Surabaya, Seputar Indonesia — Ketua Bidang Divisi Pendidikan Lembaga Observasi Keadilan dan Demokrasi (LOKKED) Indonesia, Hendro Purnomo, menyoroti kasus tragis yang menimpa anak penyandang disabilitas hingga merenggut nyawa.
Hendro menilai peristiwa tersebut harus menjadi alarm keras bagi masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap anak, khususnya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
“Peristiwa tragis ini, terlebih menimpa seorang ABK, merupakan cermin krisis kemanusiaan dan kepedulian di tingkat masyarakat,” ujar Hendro, Senin (19/10/2026).
Menurutnya, kasus kekerasan atau perundungan terhadap anak tidak boleh dianggap sekadar kenakalan biasa. Persoalan tersebut dapat berkaitan dengan lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah hingga penggunaan ruang digital.
Hendro meminta masyarakat tidak bersikap apatis ketika mengetahui adanya kekerasan terhadap anak.
“Jangan sampai muncul sikap ‘bukan anak saya, bukan urusan saya’. Anak-anak adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kerentanan anak disabilitas yang sebagian memiliki keterbatasan komunikasi dan kemampuan membela diri. Karena itu, literasi tentang disabilitas dan pendidikan inklusif perlu diperkuat di lingkungan masyarakat maupun sekolah.
Selain itu, Hendro mengingatkan orang tua agar lebih aktif mengawasi penggunaan gawai, game online dan konten digital oleh anak.
“Gawai jangan sampai menjadi pengasuh elektronik. Orang tua harus tahu apa yang ditonton dan dimainkan anak,” katanya.
Hendro juga mendorong sekolah memperkuat program anti-bullying, deteksi dini, pendampingan psikologis serta kapasitas guru dalam menangani persoalan inklusi.
Menurutnya, pendidikan karakter tidak cukup hanya melalui pelajaran di kelas. Anak harus dibiasakan menghargai perbedaan dan memiliki empati terhadap sesama.
“Anak harus diajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk mengejek atau melakukan kekerasan,” ujarnya.
Hendro berharap pemerintah, sekolah, keluarga dan masyarakat bersama-sama memperkuat sistem perlindungan anak, termasuk mekanisme pelaporan dan penanganan kekerasan yang cepat.
“Peristiwa pilu ini harus menjadi momentum alarm keras bagi kita semua. Anak-anak dibentuk oleh keluarga, sekolah, masyarakat dan ruang digital. Semua pihak harus mengambil tanggung jawab,” pungkasnya. Bagus
